SAKSI MATA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 8 pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog buntut temuan praktik oplos beras SPHP dengan beras tanpa merek. Amran mengatakan penindakan ini sebagai bentuk tanggung jawab bagi 8 pejabat tersebut.
Adapun 2 orang pejabat yang dicopot dari Bapanas. Sementara 6 orang lainnya merupakan pejabat Perum Bulog dari Wilayah DKI Jakarta.
“Kita putuskan yang pertama hari ini, kita putuskan Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang (terkena penindakan). Dapat Surat Peringatan ada 2, 8 lainnya kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Jadi, kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Rabu (29/10/2026).
Amran menyebut peran dari 8 pejabat tersebut masih di dalami. Yang dia pastikan hanya modus repackaging dilakukan mitra Bulog dari beras SPHP dengan beras tanpa merek menjadi beras premium.
“Jadi, dia ini membeli, order, ke Bulog, setelah dia order, dijual kan, nah yang membeli ini, dibongkar bungkusannya, kemudian masukkan ke karung, ini dua biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung, sebagian dioplos, baru dijual. Intinya adalah keserakahan,” terang Amran.
Sebelumnya, Amran melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke salah satu rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menjadi gudang beras oplos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengaku geram mengingat beras SPHP merupakan hasil subsidi pemerintah. Modus yang dilakukan pelaku oplos ini yakni mencampurkan SPHP dengan beras tidak bermerek dan dijual harga premium.
“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp 12.500, dibongkar kemudian dijual Rp 17.000 ke pasar,” kata Amran saat melakukan sidak.
Berdasarkan informasi yang didapat Amran, rumah tersebut telah diamankan dan berasnya sudah disita. Jumlah beras yang ditemukan untuk dioplos sebanyak 600 ton. Beras SPHP sendiri merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi untuk kemudian dipasarkan sebagai beras premium dinilai sebagai tindakan yang mencederai kepentingan rakyat.
Sumber: detik.com
Comment