SAKSI MATA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diproyeksikan mampu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, dan peternak dalam hal pemenuhan pangan, program ini berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM. Selebihnya, 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Besarnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG menunjukkan terbukanya peluang bagi usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional.
Kebutuhan bahan pangan untuk makanan bergizi membuka pasar bagi pemasok, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Manfaat ekonomi itu dapat semakin luas jika kebutuhan program dipenuhi melalui kemitraan berkelanjutan dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dirasakan masyarakat lokal. Hal itu disampaikannya saat menanggapi usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
Selain membuka peluang bagi pemasok, pelaksanaan MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program ini, terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Kedua angka penerima manfaat tersebut menggunakan periode pencatatan berbeda.
Besarnya jangkauan ini menunjukkan skala kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi produsen dan pemasok lokal untuk berpartisipasi, selama mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga, dan kesinambungan pasokan.
Sumber. Detik.com
Comment