KONDISI industri tekstil saat ini telah mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan untuk melarang perdagangan thrifting atau pakaian bekas impor. Hal ini tentu memicu banyak reaksi dari berbagai pihak guna mengeliminasi wacana tersebut.
Terkait adanya upaya itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menegaskan, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan di sektor tekstil tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin mempertahankan dominasi pasar. Ia mengingatkan, di tengah upaya pemerintah menertibkan impor ilegal dan melarang praktik thrifting, muncul risiko distorsi kebijakan akibat tekanan dari pihak berkepentingan.
“Dalam setiap sektor strategis, termasuk tekstil, pasti ada kelompok kepentingan yang ingin mempengaruhi arah regulasi. Tapi jangan sampai kebijakan publik terdistorsi oleh kepentingan mereka yang hanya ingin mempertahankan margin dan dominasi pasar,” ujar Anggawira, Jumat (7/11).
Comment